Sorong, VoicePapua.com -  Pemerintah Kota Sorong bersama Balai Kementerian Pekerjaan Umum Papua Barat menggelar rapat pembentukan tim pengadaan tanah untuk pembangunan pengendalian banjir di daerah ini, berlangsung, di Ruang Rapat Anggrek, Rabu (3/6/2026).

Rapat tersebut, dihadiri Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, Kepala Balai Kementerian PU Papua Barat Wempy Nauw, Asisten I Setda Kota Sorong Jeremias Gempenop, Asisten II Thamrin Tajuddin, serta sejumlah pimpinan OPD terkait, kepala distrik, lurah, dan unsur masyarakat.

Dikutip dari fanspage Diskominfo setempat, Sabtu (6/6-2026) menyebut, dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa kegiatan pengendalian banjir merupakan program penting yang menyangkut penataan kota, pengendalian banjir, serta keindahan Kota Sorong di masa depan.

“Kita perlu bersatu padu mendukung kegiatan ini. Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting, terutama warga yang berada di bantaran Kali Remu dan terkena pembebasan lahan,” ujar Anshar Karim.

Dia menilai kondisi bantaran Kali Remu saat ini masih terlihat kumuh dan perlu dibenahi agar menjadi wajah kota yang lebih baik.

Menurutnya, penataan sungai dapat menjadikan Kota Sorong lebih indah dan nyaman, sebagaimana kota-kota lain di Indonesia yang telah berhasil menata kawasan sungainya menjadi ruang publik yang tertata.

Wakil Wali Kota juga meminta OPD terkait, kepala distrik, dan lurah untuk aktif melakukan pendataan serta sosialisasi kepada masyarakat agar proses pengadaan tanah berjalan lancar dan mendapat dukungan masyarakat

Sementara itu, Kepala Balai Kementerian PU Papua Barat, Wempy Nauw menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah untuk pengendalian banjir sebenarnya telah dimulai sejak beberapa tahun lalu, termasuk melalui konsultasi publik dengan masyarakat.

Menurutnya, Kota Sorong memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Tanah Papua dan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, sehingga penanganan banjir menjadi prioritas penting.

“Bandara Sorong berada di kawasan yang diapit Sungai Remu dan Sungai Klagison. Jika, kedua sungai ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat mengganggu aktivitas dan akses utama Kota Sorong,” jelasnya.(****)