Menkeu: Ekonomi Indonesia Masih Dibayangi Risiko Global

Jakarta, VoicePapua.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menyebut bahwa ekonomi Indonesia, saat ini masih dibayangi risiko global.
Hal itu disampaikan Menkeu, dalam konferensi pers APBN KITA edisi September 2025, Senin (22/9/2025).
Dikutip dari laman RRI, Selasa (23/9-2025), yang mana menurut dia, konflik geopolitik dan fluktuasi harga energi menjadi faktor utama. Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berpotensi menimbulkan risiko rantai pasok. 
Kondisi seperti itu bisa memengaruhi stabilitas ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. "Risiko global harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya. 
‎Purbaya mangatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi. Fokus utama diarahkan pada pembiayaan prioritas dan penguatan program perlindungan sosial.
‎Belanja negara tercatat mencapai Rp1.160,3 triliun hingga Agustus 2025. Realisasi tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga serta belanja non-kementerian.
‎Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp357,1 triliun atau 49,3 persen dari APBN. Ini digunakan untuk beasiswa, bantuan operasional, hingga dukungan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menurut Wamenkeu, kesehatan juga menjadi prioritas dengan realisasi Rp119,6 triliun atau 54,7 persen PDB. "Dana tersebut digunakan untuk layanan kesehatan masyarakat dan revitalisasi sarana kesehatan," ujarnya.
‎Pemerintah juga mendorong program prioritas seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis (MBG), dan cek kesehatan gratis. Sebanyak 100 sekolah rakyat telah beroperasi dengan hampir 10 ribu siswa dengan realisasi anggaran mencapai Rp788,7 miliar.
Sedangkan program MBG telah melayani lebih dari 22 juta penerima hingga September 2025. "Targetnya sebanyak 82 juta penerima dengan dukungan dapur umum di berbagai daerah," kata Wamenkeu.
Suahazil menambahkan pemerintah telah menyalurkan subsidi energi dan pangan dengan total Rp218 triliun. Hal itu mencakup subsidi untuk BBM, LPG, pupuk, dan komoditas pangan strategis.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur mendapat alokasi Rp142,1 triliun. "Anggaran digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, hingga perumahan rakyat," ucapnya.
Wamenkeu berharap, percepatan belanja pusat dan daerah dapat menjaga momentum pertumbuhan. "Pemerintah menargetkan APBN terus menjadi instrumen penting bagi kesejahteraan rakyat," ujarnya.(****)